Ahli: Hukum Anti-Sampah Lebih Ketat Tidak Akan Bersihkan Malaysia Tanpa Reformasi Sistemik

KUALA LUMPUR – Penerapan hukum anti-sampah yang lebih tegas sering dianggap sebagai solusi utama untuk mengatasi masalah sampah di Malaysia. Namun, seorang ahli lingkungan hidup menegaskan bahwa tanpa reformasi sistemik yang menyeluruh, usaha tersebut akan sia-sia dan tidak mampu mencapai kebersihan yang diidamkan.

Ahli tersebut, yang memilih untuk tidak disebutkan namanya, menjelaskan bahwa undang-undang yang lebih keras, seperti denda yang lebih tinggi atau hukuman penjara, hanyalah alat yang tidak efektif jika didukung oleh sistem yang cacat. “Kita bisa memperketel undang-undang, tetapi jika penerapannya tidak konsisten, jika mekanisme penegakan hukum lemah, dan jika masyarakat tidak merasakan dampaknya secara langsung, maka perubahan tidak akan terjadi,” ujarnya dalam sebuah forum diskusi.

Menurutnya, masalah sampah di Malaysia bukanlah sekadar masalahtingkat individu, melainkan cerminan dari kegagalan sistem yang lebih besar. Sistem pengurusan sisa pepejal (Solid Waste Management) yang ada, dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pengurusan akhir, sering kali tidak terintegrasi dan tidak efisien. “Kita memiliki undang-undang yang baik, seperti Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, tetapi implementasinya masih banyak menemui jalan buntu,” tambahnya.

Reformasi sistemik yang dimaksud mencakup beberapa aspek penting. Pertama, peningkatan infrastruktur yang kabarmalaysia.com memadai, terutama untuk daerah pedalaman dan kawasan berpendapatan rendah yang sering kali terabaikan. Kedua, penguatan kapasitas pihak berkuasa tempat (PBT) dalam mengawasi dan menegakkan peraturan. Ketiga, dan yang paling krusial, adalah melibatkan masyarakat secara aktif melalui program pendidikan dan kesadaran lingkungan yang berkelanjutan.

“Kita tidak bisa hanya mengandalkan hukum untuk mengubah perilaku. Perlu ada pemahaman mendalam tentang pentingnya pengurusan sumber (waste management) dan pengurusan sampah di sumbernya (waste reduction). Reformasi harus dimulai dari mentalitas kita sendiri,” tegasnya.

Dengan demikian, langkah-langkah seperti melarung plastik sekali pakai atau menaikkan kadar denda harus diimbangi dengan perubahan fundamental dalam cara Malaysia mengelola sampah dari hulu hingga hilir. Tanpa komitmen untuk mereformasi sistem secara menyeluruh, Malaysia akan terus berjuang dalam lingkaran setan masalah sampah, meskipun undang-undangnya semakin tegas.